Peranan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Pilar Ekonomi Masyarakat Dan Permasalahan UMKM

Berdasarkan ciri-ciri dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok usaha UMKM,  maka kelompok ini merupakan pilar ekonomi nasional maupun lokal dipandang dari sudut:

1.  Jumlah jenis usaha/bisnis,

2.  Jumlah tenaga yang terserap,

3.  Kemampuan ekspor walaupun diterpa krisis ekonomi,

4.  Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB).

UMKM sebagai pilar karena menjadi tiang, atau sokoguru atau sendi ”bangunan ekonomi” masyarakat. ”Bangunan ekonomi” menjadi kokoh karena ditopang oleh tiang, atau pilar atau sokoguru yang tangguh, dan tidak mudah keropos dan cepat membusuk karena diserang oleh ”perusak” atau ”karena beton yang menjadi pilar” dibangun dengan pilar berkualitas tinggi sehingga kokok menahan ”bangunan ekonomi”, Jika bangunan ekonomi itu dibanguan dengan pilar yang berkualitas rendah, maka bangunan tersebut akan ambruk dan menghancurkan semua segi kehidupan para ”penghuninya”. 

Oleh karena itu jika bangunan lembaga koperasi, usaha mikro dan kecil dan menengah harus tangguh menahan ”beban bangunan ekonomi nasional” yang ditunjang pula oleh perusahaan besar yang mendapatkan ”input” masukan dari usaha UMKM. Dengan demikian akan memperkuat  daya saing nasional untuk berkompetisi di tingkat global yang diharapkan berdampak pada  tingkat  kemakmuran bagi  masyarakat.  Ketangguhan  ekonomi  khususnya KUMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan masyarakat bawah mampu  meningkatkan  jenjang  tingkat  pendidikan  formal dan non-formal  yang lebih tinggi dan mampu memelihara kesehatannya dan kesehatan lingkungan sehingga dapat meningkatkan ”indeks pembangunan manusia Indonesia”.

1.    Peranan UMKM dalam Perekonomian Nasional

Usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penyerapan tenaga kerja dengan terciptanya lapangan usaha. Besarnya peran UMKM diuraikan dalam tulisan “prospek Bisnis UMKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah” dengan mengemukakan data hasil survey yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menegkop & UMKM6, seperti tercantum pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Jumlah tenaga Kerja dan kontribusi

Nlenis usaha Jumlah Usaha,	Usaha Kecil (termasuk mikro)	Usaha Menengah	Usaha Kecil, dan Menengah	Usaha Besar	Total
Jumlah usaha	36 761 689 (99.85%)	51 889 (0.14%)	36 813 588 (99.99%)	1 831 (0.01%)	36 816 400 (100.0%)
Jumlah tenaga kerja	57 965 368 (88.7%)	7 009.393 (10.7%)	64 974 761 (99.4%)	364 975 (0.6%)	65 339 736 (100.0%)
Sumbangan pada PDB (dalam jutaan Rp pada harga berlaku	450 415.060 (41.9%)	187 825.282 (17.5%)	638 240.342 (59.4%)	436 901.970 (40.6%)	1 075 142.312 (100.0%)

Catatan: Usaha Kecil termasuk mikro) adalah usaha dengan jumlah penjalan yang kurang dari

Rp. 1 Milyar.

Usaha menengah adalah usaha dengan jumlah penjualan antara Rp. Milyar dan Rp. 50 Milyar. Usaha besar adalah usaha dengan jumlah penjualan yang melebihi Rp. 50 milyar.

Sumber: Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA, APU. Ahli peneliti Bidang Ekonomi LIPI

Besarnya peran UMKM mengindikasikan bahwa UMKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja, lihat tabel 3.2, sedangkan usaha menengah memperkerjakan hanya 10,7 %. Jika diperhatikan lebih lanjut data pada tabel 3.2, memperlihatkan ketidak-seimbangan antara UMKM dan usaha besar dalam aspek kontribusinya terhadap PDB. Usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01% ternyata memberikan sumbangan terhadap PDB sebesar hamper 41%  dari  PDB  sedangkan  usaha mikro, kecil dan menengah yang begitu dominan dalam jumlah unit usaha (99,99%) hanya menyumbang 59%, walaupun tetap lebih besar dari usaha besar.

Hasil  penelitian  lain  yang  dikemukan  dalam  tulisan  ini  juga  menyatakan bahwa   dampak   krisis ekonomi lebih dahsyat terjadi di perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan pada umumnya Usaha Besar berlokasi di daerah perkotaan. Dengan demikian UMKM dapat diharapkan berperanan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diharapkan KUMKM menjadi pilar pembanguan ekonomi daerah pula.

Bahwa Usaha Mikro dan Kecil telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional diuraikan oleh Sukarna Wiranta7 seperti disajikan pada Tabel 3.2. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah unit usaha UMKM terhadap total unit usaha telah meningkat, walaupun persentasenya tetap sebesar 99.8% sejak tahun 2000 sampai tahun 2003. Jumlah tenaga kerja yang terserap  meningkat   sejak  tahun  2000  sebesar  64.7%  dan  tahun  2003 meningkat menjadi 67.0% berdasarkan data dari BPS dan Meneg Kop dan PPK.

Tabel 3.2 Peranan UMKM dalam Perekonomian Nasional, 2000 -2004

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004
Jumlah    UMKM (Juta Unit) Thd Total Usaha (%)	38,7 99,8	39,9 99,8	41,4 99,8	42,5 99,8	43.2 99,9
Tenaga  Kerja (juta orang)* Thd Total   TK (%)	61,9 64,7	63,8 64,6	66,1 65,6	79.4 99,5	79.0 99,5
PDB (Milyar rp) Thd   total   PDB (%)	709.736 63,5	801.345 63,1	885.486 63,3	1.013.500 63,5	1.135.864 55,8
Ekport (millar rp) Thd total ekspor (%)	71,475 14,5	98,730 14,3	123,412 14,3	77.096, 14.4	91.680, 15,6

Catatan: *Angka perkiraan

Sumber : Meneg Kop &PPK, dan BPS

Perkembangan UMKM di Indonesia

Perkembangan UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai, seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah UMKM, Tenaga Kerja, dan Nilai Produk Domestik Bruto

Tahun UMKM (Unit) Tenaga Kerja (orang) Nilai (Rp. Juta) 1999 37.911.723 67.169.844 647 475.956 2000 38.723.987 70.407.439 689 493.807 2001 38.904.968 72.664.079 806 599.248 2002 40.76466.8 75.643.750 915 912.858 2003 42.475.754 79.44.196 1.017. 004.948 2004 43.158.468 76.490.253 1. 135.864.343

Sumber : BPS

2.    Peranan UMKM di Tingkat Lokal

Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja: dapat ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap terutama di perdesaan seperti contoh di   Kabupaten   Kuningan8.   Menurut   Bupati   Kuningan   melalui   Kabag Humasnya dari 8918 unit usaha, mampu menyerap 22 811 tenaga kerja dan nilai investasinya mencapai Rp. 42.565 juta lebih. Oleh karena itu telah diberikan   pelatihan   dan   bantuan   alat   industri   kecil   melalui   proyek
pengembangan teknologi UMKM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan IPM di sektor daya beli, agar industri kecil mampu meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kebijakan sektor industri di Kab. Kuningan tidak diprioritaskan kepada industri skala besar, tetapi lebih beorientasi pada pengembangan agroindustri. Kebijakan daerah ini diharapkan akan memunculkan produk produk industri kecil menengah yang dapat menghasilkan produk unggulan daerah. Kegiatan pelatihan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia para pelaku usaha industri kecil menengah (UMKM) sehingga memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola usaha sehingga tumbuh dan berkembang mengikuti arus globalisasi. Kasus ini memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM melalui kebijakan yang mendorong iklim usaha yang kondusif.


3.    Peranan Koperasi

Gerakan koperasi sebagai bagian inti ekonomi kerakyatan juga telah berupaya memberdayakan para petani sebagai anggota Koperasi dengan mencanangkan penanaman padi organik satu juta Ha pada tahun 2007, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum Dekopin pada acara “Refleksi Gerakan Koperasi” ke 59 di Lapangan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada tahun
2006 telah dikembangkan padi organik di lahan seluas 220,000 ha seperti
kabupaten Subang,  hal  ini  merupakan  kenyatan  karena  telah  memberikan manfaat besar bagi petani, dimana padi organik memberikan hasil 8 ton/Ha. Meningkatkan gerakan koperasi dalam bentuk penanaman padi organik, juga dipicu sebagai upaya kelangkaan pupuk anorganik9.

Dekopin juga telah melakukan kerjsama dengan perkebunan PTPN XII untuk mengembangkan bahan bakar alternatif dari buah jarak. Tahun 2006 telah dikembangkan tanaman jarak di atas lahan 2000 HA, dengan 2,5 juta bibit. Tahun depan (2007) akan mencapai 10 juta bibit jarak. Kegiatan ini selain meningkatkan ekonomi masyarakat juga untuk mengatasi kelangkaan BBM. Penanaman jarak pagar sebagai bahan bahar nabati (BBN) menarik PPAU (Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara) yang telah membentuk Koperasi PPAU Peduli dengan sasaran usaha pada sektor jasa dan lembaga keungan mikro (Unit Usaha Simpan Pinjam). Kemudian tertarik untuk menjajag 


penanaman jarak dengan memanfaatkan lahan lahan kosong di sekitar Pangkalan  Udara.  Anggota PPAU  memiliki akses  kuat  dengan pangkalan udara milik TNI-AU dimana ada 40 Pangkalan. Ketua Koperasi PPAU Peduli bidang ekonomi, Marsma Purnawirawan Djoko Santoso akan menjajagi program ini dan akan mempelajari lebih teliti. Untuk keperluan tersebut sebagai langkah awal akan menjajagi kerjsama dengan DEKOPIN dan PTP
XII.10 .

Keberadan  Koperasi  sebenarnya  juga  merupakan  pilar  ekonomi  nasional, selain BUMN dan Swasta. Tetapi sayang tidak semua koperasi dapat berkembang dengan baik. Perkembangan koperasi sering sekali tergantung pada para pengurus, begitu pengurus atau manajernya berganti maka kinerja koperasi tersebut ikut melorot.

Sebagai contoh kasus koperasi yang dapat dikatakan sukses adalah:

Lembaga                 : Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) Ketua                      : Wibisono Wiyono.
Pusat Operasi          : Jakarta
Bidang Usaha         :   Pendukung   industri  perikanan,   pabrik pelampung, swamitra 140 gerai, pemasaran ikan,
Jumlah anggota      : 663 primer dan 13 sekunder
Aset                        : Rp. 20 milyar, jaring   dan Wibisono Wiyono Lulusan IPB Fakultas Perikanan, menjabat ketua sejak th.1999, setahun sebelumnya menjadi ketua II. Menjadi peserta Program Penempatan Sarjana Manajer Koperasi Indonesia di IKOPIN, kemudian dia kebagian tugas di IKPI.

Lembaga                  : Gabungan Koperasi batik Indonesia (GKBI).
Ketua                       :  Noorbasha  Djunaid,  praktisi  yang  mengembangkan koperasi batik
Pusat operasi           : Jakarta dengan kantornya di Menara GKBI yang berdiri megah  di  Jakarta.   Koperasi  Sekunder  GKBI  yang dipimpinnya sejak 1984.
Bidang usaha           : Tekstil 6 pabrik dan batik Perusahaan di bawah holding company GKBI Invesment, menunjukkan kinerja yang bagus dan terhindar dari amukan krisis moneter. 
Jumlah anggota       : Primer 40 unit, perorangan 8.000 orang
Asset                        : Rp. 3 Trilyun.

Kiat-kiat  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh  yang  mengabdikan  diri  untuk memajukan Koperasi adalah:

Konsitensi, tekun dan profesional dengan mengembangkan kewirausahaan; jeli menangkap peluang dan bersinerji; melayani kebutuhan anggota dengan kualitas pelayanan cepat dan transparan; meningkatkan kualitas anggota mengenai hak dan kewajibannya, rasa kebersamaan, disiplin dan berani bersikap dan berpendapat dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan ketrampilan para angota, selalu terbuka terhadap kritik angota dan menganalisisnya dan tidak mencederai koperasi .

Dengan demikan dapat diringkas bahwa untuk memberdayakan koperasi, organisasi sendirilah yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya.  Untuk  menjadikan koperasi lebih  berdaya, maka perlu tiga  pihak yaitu pelaku pemberdayaan, objek pemberdayaan dan hasil pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan adalah anggota dan pengurus koperasi, pemerintah dan beberapa pihak lainnya. Pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang diperlukan, dan mendorong serta menggalang partisipasi positif pihak terkait  dalam membangun koperasi.  

Belajar dari pengalaman masa   lalu   baik   keberhasilan   dan   kegagalan   maka   pemerintah   dalam melakukan pembinaan perlu menghindari sejauh mungkin campur tangan dalam  manajemen  internal koperasi, yang diperlukan  adalah  bagaimana mereka memecahkan sendiri yang dihadapinya, membina agar koperasi tetap konsiten dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi, meningkatkan efisiesi koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan meningkatkan mutu pelayanan kepada anggotanya.