KUMPULAN SOAL
UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
                                                          
===================================================================
            MATA UJIAN                       : KEBIJAKAN PEMERINTAH
            TINGKAT                              : SARJANA/DIPLOMA
            HARI/TANGGAL                 :  2004
            LOKASI WAKTU                 : 60 MENIT
===================================================================
PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia


1. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah:
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi                  b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen               d. Menoptimalkan penggunaan tenaga


2. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan kesadaran warga negara            b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional              d. Penegakan hukum secara konsisten


3. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali....
a. Pembangunan lembaga keuangan               b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi                  d. Meningkatkan keterbukaan


4. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR            b. DPR                        c. DPD                        d. Presiden

5. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali...
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum                 b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR  
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara


6. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter                                b. Tidak terbatas
c. Tidak tak terbatas                d. Absolut

7. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999                   b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978                                   d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978


8. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP NO.V/MPR/2000                                           b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003                                     d. Keppres No. 102 tahun 2001


9. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
a. Keppres No.30 tahun 2003                                     b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999                                            d. UU No.20 tahun 2002

10. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Asas desentralisasi              b. Asas hukum                        c. Asas dekosentrasi    d. Asas tugas perbantuan


11. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut...
a. Asas keterbukaan                b. Asas proporsionalitas         
c. Asas profesionalistas           d. Asa akuntabilitas

12. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali
a. Partisipasi                            b. Aturan hukum         c. Transparansi            d. Individualis

13. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut:
a. Teori institusionalisme         b. Teori kelompok
c. Teori inkrementalisme         d. Teori rasionalisme


14. Menurut seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah
a. Keadilan                              b. Kebijakan                c. Musyawarah            d. Gotong royong


15. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali...
a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat


16. Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya  yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
a. Adat istiadat                                   b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan                 d. Musyawarah untuk mufakat                      

17. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
a. Pelaku kebijakan     b. Kebijakan pemerintah    c. Lingkungan kebijakan              d. Dana kebijakan


18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan....
a. Keadilan pemerintah                       b. Kebijakan pemerintah
c. Peraturan pemerintah                      d. Strategi pemerintah                                    

19. Menurut undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
a. Pendidikan                          b. Agama                     c. Sosial           d. Pertahan


20. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 terdiri dari...
a. Kepala daerah dan DPRD              b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah dan dinas-dinas         d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida                     

21. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah...
a. UU No.21 tahun 2001  b. UU No.22 tahun 2002   c. UU No.21 tahun 2002  d. UU No.21 tahun 2001


22. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan  adalah...
a. UU No.21 tahun 2001        b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002        d. UU No.21 tahun 2001                                           

23. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadipada jam:
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB                   b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB                   d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB

24. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
a. Indonesia Power     b. BP Migas                c. PLN             d. BAPETAL             

25. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
a. UU No.25 tahun 1999                    b. UU No.20 tahun 2002
c. UU No.20 tahun 1999                    d. UU No.17 tahun 2003                               

26. Visi kebijakan energi nasional adalah:
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya intensitas penggunaan energi             c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan open access pada sistempenyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik

27. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk...
a. Peningkatan efisiensi energi                                    b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional                                                         

28. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan  dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
a. Intensifikasi             b. Diversifikasi            c. Konversi      d. Regulasi                             

29. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
a. UU No.1 tahun 1967                      b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.20 tahun 2002                    d. UU No.20 tahun 1999                                           

30. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah:
a. Badan Pelaksana Migas                  b. PERTAMINA
c. Badan Pengatur Migas                    d. BPH Migas                                                            
31. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 rencananya akan diadakan di...
a. Kuala Lumpur                     b. Bangkok      c. Bandung      d. Mesir          

32. Negara yang menjabat ketua OPEC sekarang adalah ...
a. Indonesia                 b. Arab Saudi              c. Brunei Darussalam              d. Mesir          

33. KUBE adalah kependekan dari
a. Kebijakan Umum Bersama Energi              b. Keputusan Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum Bidang Energi                d. Keputusan Untuk Bidang Energi              

34. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak...
a. Dua kali                   b. Tiga kali                  c. Empat kali               d. Lima kali                

35. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
a. PT.Indonesia Power            b. PT.ANTAM            c. PT.PGN       d. PT.PG Paiton         


36. Propenas adalah kependekan dari ....
a. Peogram Pembangunan Nasional                            b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pendidikan Nasional                                 d. Proyek Pendidikan Nasional         

37. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
a. Sertifikat Nasional Indonesia                                  b. Standar Nasional Indonesia
c. Sertifikasi Nasional Indonesia                                d. Standarisasi Nasional Indonesia    

38. Ketua pemilihan umum nasional adalah...
a. Nazaruddin Syamsudin                   b. Din Syamsudin       c. Rudini         d. Bambang Sulistyo
Answer: a

39. kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan...
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl                 b. Kabinet Indonesia Bersatu
c. Kabinet Persatuan Nasional                        d. Kabinet Gotong Royong                           

40. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah....
a. Abdullah Puteh                   b. Endang Suwarya     c. Rimarizad Riyakudu           d. Widodo AS


41. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah...
a. Presiden                   b. DPR                        c. Presiden dan DPR               d. Bappenas               

42. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
a. UU No.22 tahun 1999                    b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000                    d. UU No.28 tahun 1999                                           

43. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
a. 1 tahun sekali          b. 2 tahun sekali          c. 5 tahun sekali          d. 25 tahun sekali       

44. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun 1999                    b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000                    d. UU No.28 tahun 1999                                           

45. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah..
a. Mar’ie Muhammad                          b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin                                d. Jimly Asshiddiqie                                                  

46. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah...
a. Mar’ie Muhammad              b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin                    d. Jimly Asshiddiqie                                                              

47. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003                        b. 2010            c. 2005                        d. 2020                                                           

48. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003                        b. 2005            c. 2010                        d. 2020                                                           

49. DampakIndonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah...
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip “Good Govermance”
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang                                                        

50. Kapan Indonesia keluar dari IMF
e. 2003                        f. 2004             g. 2005            h. Belum ada renaca keluar                            

Post a Comment

Berkomentar sesuai dengan judul blog ini yah, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, kunjungi juga otoriv tempat jual aksesoris motor dan mobil lengkap

Lebih baru Lebih lama