KUMPULAN SOAL
UJIAN SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
===================================================================
MATA UJIAN : KEBIJAKAN PEMERINTAH
TINGKAT : SARJANA/DIPLOMA
HARI/TANGGAL : 2004
LOKASI WAKTU : 60 MENIT
===================================================================
PETUNJUK :
Untuk soal nomor
1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap
paling tepat diantara pilihan yang tersedia
1. Kebijakan
pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila
dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah:
a. Mewujudkan
efisiensi birokrasi b.
Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi
kelemahan manajemen d.
Menoptimalkan penggunaan tenaga
2. Apabila
diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan
kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa
Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan
kesadaran warga negara b.
Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak
yang proporsional d.
Penegakan hukum secara konsisten
3. Berikut ini
adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi
nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah
kecuali....
a. Pembangunan
lembaga keuangan b.
Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan
efisiensi ekonomi d. Meningkatkan keterbukaan
4. Sistem
pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang
kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR b. DPR c. DPD d. Presiden
5. Sistem
pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali...
a. Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan
negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah
pemegang kekuasaan pemerintah negara
6. Kekuasaan
kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter b. Tidak
terbatas
c. Tidak tak
terbatas d. Absolut
7. Pembentukan
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan
presiden No.27 tahun 1999 b.
UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR
No.II/MPR/1978 d.
TAP MPR NO.IV/MPR/1978
8. Kewenangan
pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP
NO.V/MPR/2000 b.
PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30
tahun 2003 d. Keppres No. 102 tahun
2001
9. Pokok-pokok
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
a. Keppres No.30
tahun 2003 b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun
1999 d.
UU No.20 tahun 2002
10. Asas yang
diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Asas
desentralisasi b. Asas hukum c. Asas dekosentrasi d. Asas tugas perbantuan
11. Asas
pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara disebut...
a. Asas
keterbukaan b. Asas
proporsionalitas
c. Asas
profesionalistas d. Asa
akuntabilitas
12. Dasar-dasar
kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut,
kecuali
a.
Partisipasi b.
Aturan hukum c. Transparansi d. Individualis
13. Teori atau
model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa
lampau disebut:
a. Teori
institusionalisme b. Teori
kelompok
c. Teori
inkrementalisme d. Teori
rasionalisme
14. Menurut
seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari
sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam
suatu bidang kegiatan tertentu adalah
a. Keadilan b. Kebijakan c. Musyawarah d. Gotong royong
15. kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut,
kecuali...
a. Meningkatkan
pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan
proses administrasi yang tepat
c. Menghindari
konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai
keadilan sosial di lapisan masyarakat
16.
Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat
berdasarkan...
a. Adat istiadat b. Hukum dan
kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan d.
Musyawarah untuk mufakat
17. Sistem
kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut,
kecuali....
a. Pelaku
kebijakan b. Kebijakan pemerintah c. Lingkungan kebijakan d. Dana kebijakan
18. Semua pilihan
atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun
baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan....
a. Keadilan
pemerintah b.
Kebijakan pemerintah
c. Peraturan
pemerintah d.
Strategi pemerintah
19. Menurut
undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan
pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
a.
Pendidikan b.
Agama c. Sosial d.
Pertahan
20. Susunan
kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999
terdiri dari...
a. Kepala
daerah dan DPRD b. Kepala
daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah
dan dinas-dinas d. Kepala daerah
dan Tripida/Muspida
21. Undang-undang
terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah...
a. UU No.21 tahun
2001 b. UU No.22 tahun 2002 c. UU No.21 tahun 2002 d. UU No.21 tahun 2001
22. Undang-undang
terbaru tentang ketenagalistrikan
adalah...
a. UU No.21 tahun
2001 b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun
2002 d. UU No.21 tahun 2001
23. Waktu beban
puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadipada jam:
a. Antara 18:00
WIB sampai 22:00 WIB b.
Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00
WIB sampai 21:00 WIB d.
Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
24. Badan yang
mengatur pasar tenaga listrik adalah :
a. Indonesia
25.
Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah
diatur dalam:
a. UU No.25 tahun
1999 b. UU No.20 tahun
2002
c. UU No.20 tahun
1999 d. UU No.17 tahun
2003
26. Visi
kebijakan energi nasional adalah:
a. Terjaminnya
penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya
intensitas penggunaan energi c.
Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan
open access pada sistempenyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik
27. Pelaksanaan
Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik,
penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan
untuk...
a. Peningkatan
efisiensi energi b.
Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan
usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan
kualitas jasa penunjang energi nasional
28. Langkah
kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi
dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu
maupun di sisi hilir:
a. Intensifikasi b. Diversifikasi c. Konversi d. Regulasi
29. Penanaman
modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan
badan hukum Indonesia diatur dalam:
a. UU No.1 tahun
1967 b. UU No.25
tahun 1999
c. UU No.20 tahun
2002 d. UU No.20 tahun
1999
30. Badan yang
mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan
sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan
penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
adalah:
a. Badan
Pelaksana Migas b.
PERTAMINA
c. Badan Pengatur
Migas d. BPH Migas
31. Konferensi
Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 rencananya akan diadakan di...
a. Kuala Lumpur b. Bangkok c. Bandung d.
Mesir
32. Negara yang
menjabat ketua OPEC sekarang adalah ...
a. Indonesia b. Arab Saudi c. Brunei Darussalam d. Mesir
33. KUBE adalah
kependekan dari
a. Kebijakan Umum
Bersama Energi b. Keputusan
Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum
Bidang Energi d. Keputusan Untuk Bidang Energi
34. UUD 1945
sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak...
a. Dua kali b. Tiga kali c. Empat kali d. Lima kali
35. Berikut ini
BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
a. PT.Indonesia
Power b. PT.ANTAM c. PT.PGN d. PT.PG Paiton
36. Propenas
adalah kependekan dari ....
a. Peogram
Pembangunan Nasional b.
Proyek Pembangunan Nasional
c. Program
Pendidikan Nasional d.
Proyek Pendidikan Nasional
37. Yang dimaksud
dengan SNI adalah :
a. Sertifikat
Nasional Indonesia b. Standar Nasional
Indonesia
c. Sertifikasi Nasional
Indonesia d.
Standarisasi Nasional Indonesia
38. Ketua
pemilihan umum nasional adalah...
a. Nazaruddin
Syamsudin b. Din
Syamsudin c. Rudini d. Bambang Sulistyo
Answer: a
39. kabinet yang dipimpin oleh Presiden
Megawati dinamakan...
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl b. Kabinet Indonesia
c. Kabinet Persatuan Nasional d. Kabinet Gotong Royong
40. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh
adalah....
a. Abdullah Puteh b.
Endang Suwarya c. Rimarizad Riyakudu d. Widodo AS
41. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah...
a. Presiden b. DPR c. Presiden dan DPR d. Bappenas
42. PROPENAS
disusun berdasarkan UU No berapa..
a. UU No.22 tahun
1999 b. UU No.25 tahun
1999
c. UU No.25 tahun
2000 d. UU No.28 tahun
1999
43. Program
PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
a. 1 tahun sekali b. 2 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 25 tahun sekali
44. Pedoman
penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun
1999 b. UU No.25 tahun
1999
c. UU No.25 tahun
2000 d. UU No.28 tahun
1999
45. Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah..
a. Mar’ie
Muhammad b.
Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin d. Jimly
Asshiddiqie
46. Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah...
a. Mar’ie
Muhammad b. Taufiqurachman
Ruki
c. Din Syamsudin d. Jimly Asshiddiqie
47. Kapan
dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003 b.
2010 c. 2005 d. 2020
48. Kapan mulai
dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003 b.
2005 c. 2010 d. 2020
49.
DampakIndonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah...
a. Pembangunan
harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip “Good Govermance”
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan
kerjasama antara Indonesia dan Jepang
50. Kapan
Indonesia keluar dari IMF
e. 2003 f. 2004 g. 2005 h. Belum ada renaca keluar
Posting Komentar
Berkomentar sesuai dengan judul blog ini yah, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, kunjungi juga otoriv tempat jual aksesoris motor dan mobil lengkap